Menggali Lebih Dalam Akar Permasalahan Kisruh DPT

Pemilu legislatif telah berjalan secara relatif aman dan lancar. Namun tetap menyisakan pekerjaan rumah yang tidak sedikit dan mudah. Sebut saja kisruh DPT yang begitu banyak mendapat kritikan bahkan ancaman untuk menggugat ke mahkamah konstitusi. Sebenarnya apa yang terjadi terhadap DPT pemilu kita? Benarkan semua itu salah KPU? Atau Pemerintah?

Bukan tanpa alasan minggu lalu Presiden SBY memberikan pidato mengenai jalannya pemilu dan DPT. Jelas ini dapat mengancam dia sebagai Calon yang akan maju kembali ke pertarungan pemilihan presiden Juli mendatang. Mari kita lihat dari mana sebenarnya DPT itu berasal.

Siapakah badan yang paling mengerti mengenai data kependudukan seluruh Indonesia? Jelas badan tersebut adalah sumber utama dan merupakan embrio DPT. Tiada lain dan tiada bukan adalah Departemen Dalam Negeri. Data mentah mengenai kependudukan diberikan oleh Depdagri kepada KPU untuk kemudian diolah dan diperbaharui. Tapi hal tersebut bukanlah hal yang mudah memang apalagi dengan waktu yang sangat singkat, akan sangat sulit untuk melakukan pembaharuan data kependudukan dengan keakuratan yang sempurna. Benar saja, DPT kita pun kacau balau.

KPU-pun dipersalahkan oleh begitu banyak masyarakat. Namun benarkan KPU yang harus bertanggung jawab tunggal? Bukankah KPU tidak berdiri sendiri? Ada banyak kesalahan yang berasala dari pemerintah menurut saya. Pertama data kependudukan Depdagri yang jauh dari akurat. Seharusnya depdagri sebagai badan yang setiap hari berhubungan dengan penduduk mempunyai data kependudukan 90% lebih akurat dan terkini. Namun apakah Depdagri dapat menjamin itu? Saya rasa tidak. Dengan waktu sangat singkat dan dana yang sangat ketat serta jumlah anggota yang sangat terbatas, dapatkah KPU memperbaharui data dengan baik? Jelas jawabnya adalah tidak.

Kemudian anggaran yang tidak memadai yang dianggarkan oleh pemerintah SBY juga merupakan suatu faktor yang besar buruknya data DPT kita. Sehingga adilkah jika KPU menjadi tersangka tunggal? Mengapa tidak ada yang berani menggugat depdagri atau pemerintah yang jelas-jelas gagal dalam mengurus data kependudukan yang menjadi tugas utamanya? Bukankah pidato SBY minggu lalu cukup mengisyaratkan bahwa pemerintah juga bertanggung jawab dan patut dipertanyakan kinerjanya?

Namun jelas bahwa kisruh DPT ini adalah sebuah output dari bobroknya birokrasi kependudukan kita. Ketidakefisienan pengelolaan kependudukan merupakan akar dari semua kisruh ini. Undang-undang pemilupun turut menutupi kebobrokan pengelolaan kependudukan kita dengan tidak mengijinkan setiap penduduk yang memiliki KTP untuk memilih. Bukankah jika dengan KTP saja seharusnya sudah membuktikan bahwa penduduk tersebut mempunyai hak pilih? Memang banyaknya KTP dobel bahkan tripel menjadi momok dalam UU tersebut. Tapi bukankah menghindari masalah tidak akan pernah menyelesaikan masalah? Justru inilah dosa besar dari pemerintah, tidak pernah bisa memperbaiki pengelolaan data kependudukan, khususnya masalah tertib administrasi KTP.

Jadi bagaimana untuk menghindari DPT yang buruk dan kecurangan data DPT? Jawabnya ada 3, yaitu pertama ganti UU Pemilu agar setiap penduduk yang memiliki KTP dapat langsung memilih diwilayahnya. Takut dapat memilih 2 kali atau lebih? Bukankah setiap pemilu ada tinta pemilu yang merupakan hal yang sengaja diciptakan untuk mencegah hal tersebut? Makanya gunakanlah tinta yang terbaik, jangan terus menghindari masalah. Kedua, benahi data kependudukan dengan segera dan ketatkan dan tegaskan aturan mengenai kependudukan dan kepemilikan KTP. Beri sanksi yang berat terhadap setiap pelanggaran, terutama terhadap orang-orang yang memiliki KTP lebih dari satu. Ciptakan efek jera dan tertib kependudukan di Indonesia. Ketiga, berantas setiap petugas yang nakal dalam pengurusan kependudukan. Berikan hukuman yang lebih berat sampai kepemecatan jika perlu. Benahi sistem kependudukan segera. Latih setiap petugas kependudukan agar lebih terampil dan disiplin.

MLM (Multi Level Marketing) Disiplin Warga, Demi Masa Depan

Sabtu ini (21/3) kebetulan harus pergi keluar pagi-pagi. Ah sudah lama juga tidak melihat jalanan yang lengang sepi oleh kendaraan. Pagi tadi kawasan arteri Pondok Indah menampilkan pemandangan jalan yang sejuk. Iya apalagi kalau bukan karena jalanan yang sepi. Namun setelah melintasi under pass depan Pondok Indah Mall saya melihat beberapa mobil berebut untuk masuk ke dalam jalur busway, termasuk mobil mewah alphard (hmmm…).

Saya melihat agak aneh, bukankah jalanan masih sepi sehingga tidak perlulah melanggar masuk ke dalam jalur busway. Apa mereka tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu? Saya semakin berpikir, kemana masyarakat yang ramah, sopan-santun dan patuh dulu? Apakah moral masyarakat sudah semakin hancur sehingga mematuhi peraturan yang sangat mudah saja tidak bisa?

Masyarakat kita sedang kehilangan. Kehilangan akan supremasinya sehingga untuk menghormati wilayahnya saja sulit. Apakah ini karena pendidikan? Omong kosong! mengapa saya ingat betul ada mobil alphard masuk dalam jalur busway, karena saya tahu betul bahwa orang tidak akan membeli mobil sebegitu mewah jika untuk membayar pendidikan tinggi saja dia tidak mampu. Egoisme dan mau menang sendiri, inilah penyakit masyarakat kita sekarang ini. Egois merasa tidak ada orang yang lebih penting dan tergesa-gesa dari kepentingannya sehingga sampai hati untuk mengambil hak para penumpang busway untuk mendapat jalurnya yang lancar. Sungguh konsep mau menang sendiri yang salah ada pada masyarakat kita. Bukan, ini bukan penyakit flu biasa saudara.

Dimanakah rasa saling hormati-menghormati masyarakat ini yang dahulu setiap minggu kita dapat dalam bangku sekolah? Kemana pelajaran tepo seliro yang dahulu sering kita hapal dalam kepala? Egoisme dan rasa ingin menang sendiri ini telah menginfeksi masyarakat kita sehingga sudah menjadi akut dengan efek samping hilangnya rasa disiplin masyarakat. Bukan hanya itu, hal ini semakin disempurnakan dengan buruknya para penegak hukum dalam bertindak tegas dalam setiap pelanggaran baik itu sangat ringan, ringan, dan bahkan berat sekali.

Sehingga jika dimasukkan dalam hitung-hitungan matematika maka rumus perilaku masyarakat saat ini adalah : Egoisme ditambahkan ingin menang sendiri dikali dengan buruknya aparat penegak hukum sama dengan musnahnya kedisiplinan dan kepedulian masyarakat. Pernahkah terpikir oleh anda jika saja anda dan orang lainnya tidak melanggar masuk ke dalam jalur busway, maka jalur busway akan lengang sehingga melancarkan jalannya bus transjakarta. Melihat lancar dan nyamannya menggunakan transjakarta, maka anda pasti akan berpikir untuk mencoba menggunakan transjakarta. Setelah anda merasa nyaman, maka mungkin anda akan berpikir untuk setidaknya mengurangi penggunaan kendaraan pribadi karena lebih cepat. Ditambah dengan misal 10% saja penduduk Jakarta berpikiran sama dengan anda, maka jalanan akan lebih lengang. Polusi semakin dapat ditekan. Mungkin juga anda akan mempromosikan menggunakan transjakarta kepada rekan dan keluarga anda. Bayangkan jika begitu terus jaring penggunakan transjakarta akan semakin banyak. Hal ini akan menambahkan permintaan terhadap kendaraan umum di Jakarta, sehingga investasi terhadap MRT (mass rapid transport) akan semakin tumbuh. Bus-bus akan ditambah, alternatif kendaraan lain akan bermunculan, sehingga tidak mustahil monorail akan segera terealisasi. Dengan begitu sistem transportasi Jakarta akan semakin baik. Kemacetan dapat dipastikan hilang, udara semakin bersih, biaya transport murah dan cepat, kesejahteraanpun semakin meningkat.

Tahukan saudara 30% dari pendapatan rata-rata penduduk Jakarta habis untuk dibakar, alias untuk transport? Jika lebih banyak penduduk Jakarta menggunakan kendaraan umum, maka bukan mustahil pendapatan per kapita penduduk Jakarta akan meningkat sekalipun tidak ada kenaikan upah. Semua hal yang saya ceritakan ini bukan mustahil. Dan saya yakin andapun setuju, setidaknya anda berharap begitu bukan? Oleh karena itu saja mengajak penduduk Jakarta mulai hari ini patuhilah setiap rambu, hormati pengendara lain, jagalah dan milikilah semua fasilitas umum kita, serta yakinlah ini akan berdampak besar, bahkan jauh di dalam bayangan anda. Jangan lupa ajaklah teman dan keluarga anda, jadikan niat baik ini sebagai MLM kedisiplinan kita. Think Big for the Future.

Tiga Hal Besar dari Tragedi Anarkis Kematian Ketua DPRD Sumut

Masih kental dalam ingatan kita dan masih hangat diperbincangkan di media massa saat tentang kematian ketua DPRD Sumatra Utara, Abdul Azis Angkat. Sangat ironis memang jika melihat berita di media massa. Namun dari kejadian ini saya melihat ada 3 hal yang dapat menjadi pelajaran berharga bagi negeri kita tercinta Indonesia.

Pertama adalah sangat minimnya kesadaran dari para penyelenggara pemerintahan dan aparat kepolisian bahwa para wakil rakyat dan pemimpin-pemimpin negara harus mendapatkan perlindungan dari negaranya dalam hal ini berarti adalah aparat kepolisian. Seharusnya lingkungan DPRD Sumut adalah wilayah yang steril dan dijaga ketat keamanannya oleh kepolisian. Steril artinya adalah steril dari orang-orang yang tidak berkepentingan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan lingkungan DPRD, steril dari gerakan-gerakan yang anarkis dan kekerasan, dan steril dari benda-benda yang membahayakan. Dijaga ketat karena mereka yang ada di dalam gedung DPRD tersebut adalah wakil rakyat yang harus diutamakan dan dijamin keselamatannya oleh kepolisian.

Jika melihat dari berita di televisi, dimana keadaan lingkungan DPRD yang dipadati oleh para demonstran yang dapat bergerak bebas dan semaunya pada lingkungan dalam DPRD mensinyalir bahwa pihak kepolisian tidak menjalankan fungsinya dengan baik dalam menjalankan tugas dan membuktikan bahwa kepolisian Sumut sudah kehilangan supremasinya, kewibawaannya dan keberaniannya dalam menegakkan keadilan.

Di negara manapun, setiap wakil rakyat dan pemimpin-pemimpin negara mendapatkan jaminan keselamatan dan perlindungan yang ketat saat mereka menjalankan tugas kenegaraannya. Namun tidak di Sumatra Utara. Inilah pelajaran yang dapat diambil, bahwa kepolisian seharusnya sigap dan bergerak cepat ketika ada konsentrasi massa dilingkungan DPRD dan berani mengambil tindakan tegas serta tidak ragu dan “melempem” dalam bertindak melindungi wakil rakyat.

Kedua adalah masyarakat Indonesia masih berada pada jaman batu dalam hal berdemokrasi. Anarkisme masih menjadi jalan keluar terbesar di Indonesia dalam mengemukakan pendapatnya. Pembelajaran politik seharusnya menjadi agenda besar para wakil rakyat dan pemerintahan daerah. Jangan sampai kepentingan satu kelompok saja mengorbankan kepentingan bersama yang begitu besar. Tindakan anarkisme jelas adalah tindakan kriminal dan seharusnya pemerintah segera mengeluarkan aturan tentang tindakan anarkisme yang dapat menyebabkan kematian dan kerugian harta benda yang besar.

Ketiga, Pemekaran daerah seharusnya tidak dapat diajukan oleh segelintir kelompok dan kepentingan. Pemekaran daerah seharusnya diajukan oleh pemerintah pusat berdasarkan pada analisis-analisis kepantasan dan proporsional. kriteria-kriteria propinsi, kabupaten dan kotamadya seharus dilakukan definisi ulang yang tepat. jangan sampai wilayah yang kecil dengan kesamaan homogen yang luas dibagi menjadi beberapa propinsi, sedangkan di daerah lain 1 pulau besar hanya dibagi ke dalam 3 propinsi. Analisis kelayakan, keuangan, urgensi pemekaran dan planning pembangunan wilayah setelah dimekarkan haruslah diteliti oleh semua orang yang ahli dibidangnya oleh pemerintah, bukan karena semata-mata rasa primordial kesukuan kelompok tertentu terus mengusulkan pemekaran.

Kaji ulang mengenai aturan pemekaran adalah mutlak. Aturan main tentang pemekaran daerah saat ini terlalu mengambang, lunak dan tidak memadai. Rencana yang matang mengenai sumber keuangan dan pendapatan daerah serta perangkatan dan infrastruktur daerah haruslah sudah disediakan terlebih dahulu baru dapat mengajukan sebuah pemekaran daerah. Jangan sampai pemekaran daerah ini hanyalah seperti remaja yang sedang “ngambek” terhadap orang tuanya kemudian kabur dari rumahnya kemudian terkatung-katung dijalan karena kehabisan bekal uang.

semoga hal ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi bangsa yang besar ini.

Fatwa Merokok dan Golput Haram : Diduga Sarat akan Pesanan dan Tergesa-gesa?

Dua fatwa terbaru MUI sudah dikeluarkan, yaitu fatwa merokok dan fatwa golput. Walahpun ada kondisi-kondisi yang berlaku terhadap fatwa tersebut, namun dapat disederhanakan bahwa kedua hal tersebut adalah haram. Saya mencoba untuk mengkaji kedua hal tersebut secara sederhana.

Pertama adalah Fatwa merokok. Jelas pada Qur’an dan Hadis tidak secara gamblang menyebut bahwa rokok adalah haram. sehingga dalam melihat rokok ini harus digunakan ijtihad. Kita harus melihat rokok ini dengan proses, mungkin sama dengan perjalanan hukum haram bagi minuman keras. Jika saja rokok mau di-qiyas-kan dengan minuman keras, maka rokok tidak mempunyai efek yang sedemikian cepet terhadap orang yang merokok, seperti misalnya hilang kesadaran, hilangnya akal sehat, dll. lain halnya dengan narkoba dan zat adiktif lainnya, memang mempunyai “nature” yang sangat dekat dengan minuman keras, sehingga dengan mudah dan jelas bahwa narkoba itu haram. Namun rokok tidak mempunyai “nature” yang seperti itu sehingga kurang dapat diterima jika di-qiyas-kan seperti itu.

Jika hendak di-qiyas-kan dengan hal yang lebih banyak buruknya, maka harus dihindari, maka hal ini masih lebih dapat diterima, namun tetap saja tidak semerta-merta langsung diharamkan. Bagaimana jika dibandingkan dengan hal-hal yang lebih banyak buruk dari baiknya, atau untuk lebih gampangnya bagaimana jika dibandingkan dengan hal-hal yang jelas hukumnya adalah makruh (mendekati haram / tidak disukai oleh Allah) seperti misalnya cerai. Cerai jelas disebutkan oleh Allah bahwa tidak disukai, namun tetap diperbolehkan dengan catatan kondisi yang ada. Sehingga jika mau disimpulkan bahwa untuk benda yang lebih banyak buruknya dari baiknya tidak serta merta dapat dibilang haram, namun lebih baik jika dihindari.

Kasus kedua adalah Golput. Nah ini yang lebih lucu saya kira daripada merokok. dalam hukum Islam jelas tidak mengenal demokrasi dan pemilihan umum atau voting. Islam dalam melakukan pemilihan pemimpin lebih mengedepankan kriteria-kriteria pemimpin dan musyawarah. Kita lihat saja dalam cara memilih Imam Sholat, harus dimulai dari kriteria-kriteria yang paling baik.  Sehingga menurut saya agak aneh saja jika saja hal yang tidak dikenal bahkan tidak direkomendasikan oleh ajaran Islam, namun derivatif dari hal tersebut difatwa haram.

Yang lebih tidak masuk akal lagi adalah, Golput adalah berhubungan dengan penggunaan hak memilih dari orang yang sudah mencapai kriteria. Sehingga golput “nature”-nya atau dasarnya adalah hak dan hak melekat kepada si pemilik hak, apakah dia mau mempergunakannya atau tidak. Sehingga jika hak seperti itu tidak bisa dipaksakan harus memilih, jika dipaksakan, maka hukumnya bukan hak lagi, namun peraturan, peraturan bahwa setiap warga negara dengan kriteria tertentu harus memilih. Dengan begitu hal tersebut sangat bertentangan dengan “mother nature” dari pemilu, yaitu LUBER (langsung, umum, bebas, rahasia). Bebas, yaitu bebas memilih, bebas memilih yaitu bebas mau memilih atau tidak memilih sama sekali alias golput. Kalu MUI mau memfatwa Golput haram, kenapa gak ajukan saja perubahan terhadap azas pemilu yang LUBER itu ke pemerintah? Atau sekalian ubah sistemnya bukan pemilu tapi musyawarah misalkan.

Namun diluarkan itu semua ada hal yang paling menakutkan, yaitu tujuan dari dikeluarkannya fatwa ini. Jika saja karena adanya pesanan dari pihak manapun, maka hal ini menjadi sangat menakutkan. Jika melihat isi dan modus dari kedua fatwa itu, jelas sarat akan pesanan. Entah siapa yang memesan dan mendapat imbalan apa dari pesanan tersebut, namun hal ini menjadi mengerikan jika sebuah lembaga yang sangat dijunjung tinggi oleh umat Islam dalam menegakkan ajaran Islam dapat diselewengkan dengan cara-cara yang kurang baik. Semoga tidak. Namun siapa yang dapat memberikan jaminan akan hal tersebut?

Mengenai pelaksanaannya, terserah kepada masyarakat, mau mengikutinya atau tidak. Namun toh ini hanya ijtihad, jika benar dapat point satu, jika salah juga mendapat poin satu. Kalau benar entar diakhirat dapat tambahan point lagi. Jadi menurut saya tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut. Mungkin dapat di-ijtihad-kan lagi dengan sunggug-sungguh karena iman kepada Allah, salah atau benar dapat point, asal niatnya satu.

Expect Less, Doubt More to Barrack Obama

Mungkin bisa dibilang bahwa dunia saat ini sedang menunggu hari-hari pelantikan presiden negara “adikuasa”. 3 hari lagi maka sejarah bagi Amerika dan bagi dunia, untuk pertama kalinya mempunyai presiden dari kalangan afro-american alias kulit hitam. Ditambah lagi dengan bumbu “kedekatan” presiden Amerika terpilih ini dengan kalangan islam.

Untuk orang-orang Indonesia sendiri, Obama mempunyai catatan “manis” tersendiri di bilangan Menteng, sehingga alih-alih masyarakat Indonesia berharap “banyak” Obama dapat memberikan keuntungan khusus bagi negara Indonesia.

Tapi belum tentu begitu bagi Obama. Mungkin saja menurutnya pengalaman tinggal di Indonesia adalah sebuah “kepahitan”. Obama walaupun sempat tinggal di Indonesia, tetap saja kewarganegaraannya adalah Amerika. Walaupun di mempunyai keluarga tiri di Jakarta, tidak cukup kuat alasan dia untuk membela Indonesia. Darahnya tetap berwarna merah putih biru, bukan hanya merah putih.

Begitu juga dengan harapan akan kedekatannya dengan Islam. Banyak orang berharap bahwa dengan terpilihnya Obama, maka keadaan di Timur Tengah mungkin bisa lebih dingin dan tentram. Dia memang kenal dekat dengan orang beragama Islam, tapi menurut saya tidak cukup alasan juga baginya untuk membela atau setidaknya mendukung Islam.

Kita lihat saja pada peristiwa penyanderaan terhadap tamu sebuah hotel di India oleh kelompok teroris, Obama, walaupun belum resmi menjadi presiden, berani angkat bicara dan mengutuk hal tersebut. Namun ketika Israel menyerang Palestina, dimana sungguh merupakan hal yang jauh lebih keji dan kejam, tak satu kata pun keluar dari mulut Obama. Bicara aja boleh dong Obama, gak ada yang larang. Hal ini membuktikan bahwa kecil harapannya untuk Obama bisa sedikit berpihak ke Timur Tengah.

Kepresidenan Amerika bukan semata bicara mengenai individu, tapi adalah bicara mengenai sistem yang sangat besar. Obama adalah ibarat pena, dia hanyalah mata pena, tapi penyokong dia, tinta dan tubuh pena tersebutlah yang membuat dia jadi bermakna. Bukan pena namanya tanpa tinta. Tintanya adalah rakyat Amerika dan tubuh pena adalah negaranya. Jadi apa yang di keluarkan dari mata pena adalah tinta masyarakat Amerika, yang notabene kita sudah ketahui bersama bagaimana dukungan dan sikapnya terhadap Israel.

Jadi jika memang ingin menghentikan Israel memang sangat sulit karena PBB-pun tidak bisa berbuat apa-apa tanpa restu Amerika Serikat dan sekutunya Inggris. Coba saja lihat, markas PBB di Palestina terkena bom, tidak ada tindakan apa-apa dari PBB. bahkan hari ini saya dengar berita bahwa bom Israel kembali mengenai sekolah PBB. sungguh lucukan. PBB hanya terdiam membisu.

Bagaimana tidak lucu, Irak yang notabene baru dicurigai mempunyai senjata pemusnah masal, sudah langsung diserang oleh PBB melalui Amerika Serikat dan Inggris (yang sampai sekarang tidak terbukti). Iran yang juga masih dicurigai akan membuat senjata nuklir sudah langsung terkena berbagai embargo dan kecaman dari PBB (padahal Amerika dan Inggris juga punya senjata nuklir). Nah sekarang Israel yang jelas-jelas terbukti bersalah melakukan serangan tanpa pikir ke negeri orang dan membunuh ribuan orang, PBB kok diam saja.

Iya memang benar PBB telah mengeluarkan 2 resolusi, tapi apa artinya resolusi tanpa ada upaya pemaksaan dari PBB agar Israel mematuhinya. Bahkan 2 gedungnya di bom tidak melakukan tindakan apa-apa. Ini khan sungguh aneh.

Kita tunggu saja 3 hari lagi, apa tindakan Obama terhadap Israel – Palestina. tapi saran saya adalah “expect less, doubt more to Obama”

Perubahan Jam Masuk Sekolah : Kebijakan “Pertama” Gubernur Kita, Apakah Jitu?

Setahun lebih kiranya Gubernur kita memimpin Jakarta. Namun bukan tanpa beralasan jika saya bilang “akhirnya” keluar juga sesuatu yang original dari Bang Fauzy Bowo, tapi memang warga Jakarta telah lama menunggu sesuatu yang original dari Gubernur kita ini, bukan hanya sekedar “meneruskan” warisan program Gubernur terdahulu.

Mulai minggu kemarin, tepatnya tanggal 5 Januari 2009, Bang Fauzy Bowo resmi merubah jam masuk sekolah menjadi setengah jam lebih cepat, yaitu jam 06.30. Dengan alasan untuk mengurangi kemacetan di Jakarta yang terkonsentrasi pada jam 7 pagi. Kemudian setelah “sukses” mengeluarkan kebijakannya yang “pertama” kemudian Gubernur kita ini tampaknya ketagihan mengeluarkan kebijakan, sehingga kemudian beliau juga menghimbau kepada pihak industri dan perkantoran untuk merubah juga jam kerjanya, lagi-lagi dengan alasan untuk mengurangi kemacetan di Jakarta.

Saya melihat kebijakan Gubernur kita ini menjadi 2 hal, yaitu baik namun tidak tepat alias salah sasaran dan rencana. Baik karena saya selalu mendukung agar semua orang memulai kegiatannya setelah azan subuh berkumandang, dimana pagi hari selalu memberikan kesegaran dan semangat yang baik. Namun salah sasaran dan rencana karena kebijakan ini tidak menyentuh sedikitpun akar permasalahan dari kemacetan di Jakarta.

Tentu kita semua sudah tahu kemacetan di Jakarta lebih disebabkan karena begitu banyaknya warga Jakarta yang menggunakan kendaraan pribadi lebih besar dari pada pengguna kendaraan umum. Ditambah dengan sedikitnya pertambahan panjang jalan di Jakarta membuat hal ini ramuan yang sempurna untuk menciptakan kemacetan. Penggunaan kendaraan pribadi disebabkan oleh sangat buruknya kualitas angkutan umum masal di Jakarta ini dari berbagai segi, baik itu kenyamanan, keamanan, ketepatan waktu, dan jumlah armada angkutan itu sendiri.

Oleh karena itu akan lebih bijak jika Bang Fauzy Bowo lebih memperhatikan kepada pembenahan angkutan umum masal yang sangat fundamental dari pada mengubah jam masuk sekolah dan pekerja yang pengaruh sangat tidak langsung terhadap pemecahan masalah kemacetan.

Akhirnya saya menjadi sangat sedih terhadap kebijakan “pertama” Gubernur kita ini. Akan lebih baik jika beliau tetap saja “meneruskan” warisan Gubernur kita terdahulu, seperti pembenahan busway, penyelesaian dengan segera monorail, terus mengupayakan studi tentang pewujudan subway di Jakarta, revitalisasi jalur-jalur KRL, pembenahan dan peremajaan angkutan bus, metromini, dan angkutan mikro lainnya.

Penyediaan Lahan / Lot Parkir khusus Wanita (Ladies Driver) : Penerapan Konsep Emansipasi Gender yang Salah

Tadi sore (27/12) saya bersama istri pergi ke sebuah mall di bilangan Bintaro untuk berbelanja rutin bulanan. Seperti biasa, untuk sebuah mall satu-satunya di Bintaro, tentu di hari weekend seperti ini (apalagi ini adalah long weekend) akan sangat sulit mencari parkir kendaraan. Ditambah mall ini terbilang mall yang lot parkirnya terbatas sekali. Singkat cerita adalah saya kesulitan mencari lot parkir dan membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkannya. Pada suatu saat saya melihat ada 2 orang wanita sedang memasukkan barang belanjaannya ke kendaraannya. Saya langsung berasumsi bahwa 2 orang ini akan segera keluar dari lot parkir tersebut. Namun tiba-tiba seorang satpam menyampari saya dan bilang bahwa ini adalah lot parkir khusus pengemudi wanita (ladies driver).

Langsung saat itu juga saya dan istri merasa kebingungan, selain karena tandanya tidak ada, bukankah ini adalah hari libur / weekend, dimana biasanya lot parkir khusus wanita tidak berlaku? Saat ini juga spontan istri saya yang sedang hamilpun mengucap kata : “Pak gue juga wanita kali, yang lagi hamil lagi, bukankah gue juga harusnya lebih dapat prioritas dari sekedar wanita yang mengemudi? Gue udah muter-muter 2 kali nih.” Karena saya tidak mau ribut, akhirnya sayapun memutuskan untuk mencari lot parkir lain (dan akhirnya saya memutuskan untuk parkir paralel saja karena sudah sangat penuhnya lot parkir di mall tersebut).

Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan besar dalam pikiran saya. Dimanakah letak urgensi atau kemendesakan sehingga perlu dibuat lot parkir khusus pengemudi wanita? Dari sisi emansipasipun saya tidak melihat adanya isu tentang terpinggirkannya wanita dari lelaki dalam mendapatkan lot parkir sehingga harus disediakan lot parkir khusus. Jauh sebelum adanya fenomena ini, tidak pernah saya mendengar wanita yang kesulitan mendapatkan lot parkir karena dia adalah wanita, sehingga perlu diadakan emansipasi dalam lot parkir.

Apakah karena alasan wanita “tidak cukup mahir” dalam memparkir mobil sehingga perlu disediakan lot parkir khusus? Pastinya jika ada pembaca wanita akan sedikit marah terhadap saya karena merasa “diremehkan” kemampuannya dalam berkendara. Namun jika memang ini asal muasal mengapa hal ini ada, maka hal ini juga tidak beralasan. Karena apa, bukankah sudah suatu keharusan bahwa seorang pengemudi, baik wanita atau pria, harus dan mutlak bisa memparkir kendaraannya, jika tidak pengemudi tersebut tidak akan lulus ujian sim dan dapat membahayakan pengemudi lain. Bahkan walaupun telah disediakan lot parkir khusus wanita juga tetap dapat membahayakan pengemudi lainnya sesama wanita.

Dari sisi penyewa parkirpun, hal ini tentu sangat merugikan. Pasalnya adalah semua orang yang masuk ke area parkir tersebut tentu telah membayar sewa parkir dan sudah sepatutnyalah penyedia parkir memberikan pelayan seprima mungkin tanpa membeda-bedakan gender. Justru saat terjadi pembedaan gender seperti itu, maka isu gender mulai muncul. Apalagi disaat weekend panjang seperti ini dimana lot parkir yang tersedia lebih sedikit dari orang yang akan menyewanya, sehingga akan timbul konsep “rebutan” parkir. Sehingga disaat yang sangat “chaos” seperti ini bukankah lebih mendesak terhadap tidak adanya lot parkir khusus wanita. Bukankah semua pelanggan adalah raja yang patut dilayani dengan sebaik mungkin?

Kemudian, kembali ke kejadian saya tadi sore, saya semakin tidak melihat kemendesakkan lot parkir khusus wanita, dimana saya sedang membawa istri saya yang lagi hamil, dimana sesungguhnya berada dalam kendaraan yang bergerak adalah tidak nyaman bagi wanita hamil, karena perutnya dapat terguncang-guncang. Mengapa saya harus “mengalah” kepada wanita muda yang segar bugar sedangkan istri saya terus berbicara : “kok susah banget cari parkir yah, aku udah gak tahan nih di dalam mobil, perutnya mual nih.”

Sehingga dalam artikel ini saya sangat “mengecam” kepada pengelola parkir di Jakarta khususnya dan diseluruh Indonesia, jangan ada lagi pembedaan lot parkir bagi wanita dan pria, karena konsepnya sangat bias dan tidak ada faktor kemendesakan dari hal ini. Malah faktor “penghinaan” dan isu gender terhadap wanita cenderung lebih kental disini. Tidak ada alasan yang kuat sehingga sebagian hak-hak konsumen jasa lot parkir harus dikorbankan demi pembedaan gender seperti ini, padahal biaya parkir masih tetap sama dan telah dibayarkan. Semoga hal ini dapat memberikan masukan terhadap pemberian pelayanan prima dari seluruh pengelola parkir di Indonesia.