Kerangka Berpikir Arif Apriyadi

Masukan dari Desember 2008

Penyediaan Lahan / Lot Parkir khusus Wanita (Ladies Driver) : Penerapan Konsep Emansipasi Gender yang Salah

Desember 27, 2008 · Tinggalkan sebuah Komentar

Tadi sore (27/12) saya bersama istri pergi ke sebuah mall di bilangan Bintaro untuk berbelanja rutin bulanan. Seperti biasa, untuk sebuah mall satu-satunya di Bintaro, tentu di hari weekend seperti ini (apalagi ini adalah long weekend) akan sangat sulit mencari parkir kendaraan. Ditambah mall ini terbilang mall yang lot parkirnya terbatas sekali. Singkat cerita adalah saya kesulitan mencari lot parkir dan membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkannya. Pada suatu saat saya melihat ada 2 orang wanita sedang memasukkan barang belanjaannya ke kendaraannya. Saya langsung berasumsi bahwa 2 orang ini akan segera keluar dari lot parkir tersebut. Namun tiba-tiba seorang satpam menyampari saya dan bilang bahwa ini adalah lot parkir khusus pengemudi wanita (ladies driver).

Langsung saat itu juga saya dan istri merasa kebingungan, selain karena tandanya tidak ada, bukankah ini adalah hari libur / weekend, dimana biasanya lot parkir khusus wanita tidak berlaku? Saat ini juga spontan istri saya yang sedang hamilpun mengucap kata : “Pak gue juga wanita kali, yang lagi hamil lagi, bukankah gue juga harusnya lebih dapat prioritas dari sekedar wanita yang mengemudi? Gue udah muter-muter 2 kali nih.” Karena saya tidak mau ribut, akhirnya sayapun memutuskan untuk mencari lot parkir lain (dan akhirnya saya memutuskan untuk parkir paralel saja karena sudah sangat penuhnya lot parkir di mall tersebut).

Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan besar dalam pikiran saya. Dimanakah letak urgensi atau kemendesakan sehingga perlu dibuat lot parkir khusus pengemudi wanita? Dari sisi emansipasipun saya tidak melihat adanya isu tentang terpinggirkannya wanita dari lelaki dalam mendapatkan lot parkir sehingga harus disediakan lot parkir khusus. Jauh sebelum adanya fenomena ini, tidak pernah saya mendengar wanita yang kesulitan mendapatkan lot parkir karena dia adalah wanita, sehingga perlu diadakan emansipasi dalam lot parkir.

Apakah karena alasan wanita “tidak cukup mahir” dalam memparkir mobil sehingga perlu disediakan lot parkir khusus? Pastinya jika ada pembaca wanita akan sedikit marah terhadap saya karena merasa “diremehkan” kemampuannya dalam berkendara. Namun jika memang ini asal muasal mengapa hal ini ada, maka hal ini juga tidak beralasan. Karena apa, bukankah sudah suatu keharusan bahwa seorang pengemudi, baik wanita atau pria, harus dan mutlak bisa memparkir kendaraannya, jika tidak pengemudi tersebut tidak akan lulus ujian sim dan dapat membahayakan pengemudi lain. Bahkan walaupun telah disediakan lot parkir khusus wanita juga tetap dapat membahayakan pengemudi lainnya sesama wanita.

Dari sisi penyewa parkirpun, hal ini tentu sangat merugikan. Pasalnya adalah semua orang yang masuk ke area parkir tersebut tentu telah membayar sewa parkir dan sudah sepatutnyalah penyedia parkir memberikan pelayan seprima mungkin tanpa membeda-bedakan gender. Justru saat terjadi pembedaan gender seperti itu, maka isu gender mulai muncul. Apalagi disaat weekend panjang seperti ini dimana lot parkir yang tersedia lebih sedikit dari orang yang akan menyewanya, sehingga akan timbul konsep “rebutan” parkir. Sehingga disaat yang sangat “chaos” seperti ini bukankah lebih mendesak terhadap tidak adanya lot parkir khusus wanita. Bukankah semua pelanggan adalah raja yang patut dilayani dengan sebaik mungkin?

Kemudian, kembali ke kejadian saya tadi sore, saya semakin tidak melihat kemendesakkan lot parkir khusus wanita, dimana saya sedang membawa istri saya yang lagi hamil, dimana sesungguhnya berada dalam kendaraan yang bergerak adalah tidak nyaman bagi wanita hamil, karena perutnya dapat terguncang-guncang. Mengapa saya harus “mengalah” kepada wanita muda yang segar bugar sedangkan istri saya terus berbicara : “kok susah banget cari parkir yah, aku udah gak tahan nih di dalam mobil, perutnya mual nih.”

Sehingga dalam artikel ini saya sangat “mengecam” kepada pengelola parkir di Jakarta khususnya dan diseluruh Indonesia, jangan ada lagi pembedaan lot parkir bagi wanita dan pria, karena konsepnya sangat bias dan tidak ada faktor kemendesakan dari hal ini. Malah faktor “penghinaan” dan isu gender terhadap wanita cenderung lebih kental disini. Tidak ada alasan yang kuat sehingga sebagian hak-hak konsumen jasa lot parkir harus dikorbankan demi pembedaan gender seperti ini, padahal biaya parkir masih tetap sama dan telah dibayarkan. Semoga hal ini dapat memberikan masukan terhadap pemberian pelayanan prima dari seluruh pengelola parkir di Indonesia.

Kategori: Critics · Opini · Opinion · kritik
Ditandai: ,

Subsidi Bahan Bakar Minyak, Apakah Masih Ada?

Desember 1, 2008 · Tinggalkan sebuah Komentar

Mulai hari ini (1/12) untuk pertama kali kita mengalami penurunan harga premium. Terlepas dari latar belakang politik yang mungkin terjadi dari penurunan harga premium ini, terlihat jelas bahwa pemerintah sebenarnya masih belum yakin dengan keputusannya. Bagaimana tidak saat ini adalah momentum yang sangat baik sebenarnya bagi pemerintah untuk melepaskan atau setidak mengurangi dengan angka besar subsidi terhadap kebutuhan minyak seperti minyak tanah, solar dan premium. Dengan penurunan harga yang hanyak 500 rupiah ini dirasa sangatlah tidak signifikan jika dibandingkan dengan penurunan harga minyak dunia saat ini yang berada pada kisaran 50 – 60 USD per barel. Memang kalau dihitung untuk harga premium saja hal ini sangat tidak signifikan, namun jika untuk minyak tanah hal ini akan menjadi lain. Inilah yang saya lihat sebagai sumber kebingungan dari pemerintah apakah akan memberlakukan subsidi silang antara premium dan solar ke minyak tanah. Sehingga kelebihan dari penjualan premium dan solar dapat menutupi cost dari minyak tanah.

Hal ini tidak jadi masalah, baiklah ambil subsidi silang tersebut, namun dana yang sudah dicadangkan untuk mensubsidi semua bahan tersebut akan dialihkan ke pos pengeluaran yang mana? Ini yang saya rasa sangat penting. Jangan sampai hal ini menjadi lahan baru untuk dijadikan sumber korupsi baru. Hal ini tentunya harus mendapatkan pengawasan yang sangat ketat dari aparat hukum.

Hal inilah yang mestinya ditonjolkan oleh pemerintah, transparansi subsidi minyak. Sekarang coba kita lihat dimedia, apakah pernah pemerintah membahas tentang hal ini? Apakah masih ada porsi subsidi untuk minyak dari pemerintah atau sudah tertutupi oleh metode subsidi silang tadi? Agar rakyat rela dengan harga minyak yang diberlakukan saat ini saya rasa hal ini perlu diperjelas. Dan jika memang porsi subsidi minyak sudah sedikit akan dikemanakan selebihnya?

Kategori: kritik